Herman Khaeron: Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi Nasional

10-12-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dalam foto bersama usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023). Foto: Saum/nr

 

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta Pemerintah Indonesia bersama PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) memastikan sekaligus mengawasi kebijakan perusahaan agar tetap berpihak pada kepentingan  nasional. Hal ini menjadi sorotannya lantaran sejumlah investor asing berlahan mulai menguasai jaringan telekomunikasi nasional.

 

Diketahui, Temasek dinyatakan sebagai pemenang atas divestasi saham PT Indosat Tbk sebesar 41,94 persen. Tidak berhenti, Singtel, merupakan perpanjangan tangan dari Temasek, memilliki saham sebesar 35 persen di PT Telkomsel yang merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Tbk.

 

“Padahal sekarang informasi dan data di genggaman handphone adalah komoditas utama di era sekarang. Seharusnya Indonesia bisa berdaulat”

 

Ia mengingatkan negara harus berdaulat dengan sumber daya yang dimiliki termasuk sektor telekomunikasi. Jika tidak berdaulat, ungkapnya, akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

 

"Kalau (Temasek) mampu menguasai sistem informasi, mereka akan menjadi kuat gitu. Padahal sekarang informasi dan data di genggaman handphone adalah komoditas utama di era sekarang. Seharusnya Indonesia bisa berdaulat," tegas Herman kepada Parlementaria usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023).

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menerangkan jika Temasek menguasai saham BUMN sektor telekomunikasi di Indonesia, maka perusahaan tersebut akan berada dalam posisi dominan dalam susunan anggota direksi dan komisaris. Aksi tersebut akan memberikan mendudukan Temasek dalam posisi sentral. Di mana, Temasek bisa mendorong sekaligus mengarahkan rencana dan strategi perusahaan terkait.

 

Maka dari itu, Herman mengingatkan Pemerintah Indonesia dan PT Telkom untuk mencegah potensi praktek monopoli yang mana akan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. "Tujuan yang ingin kita capai bersama adalah negara yang merdeka yang harus berdaulat, adil dan makmur. Oleh karenanya, harus ada kemampuan negara untuk bisa mempertahankan sumber daya yang dimiliki. Jadi, kita harus mampu berdaulat," tutup Legislator Daerah Jawa Barat VIII itu. (ts/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi VI Dorong Himbara Bangun Ekonomi dari Bawah
22-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rinimenekankan pentingnya peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam membangun...
Penghapusan Tantiem Jangan Sampai Pengaruhi Kinerja BUMN
21-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penghapusan tantiem di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) disambut baik oleh Anggota Komisi VI DPR RI Ismail....
Mufti Anam Dorong Perbankan Dukung Pembiayaan UMKM Mitra Program MBG
21-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam meminta perbankan nasional lebih serius mendukung keberhasilan program...
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...